Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

E-Court MA.RI

JDIH

SIPP PN-Sabang

29Jan

RAPAT PERSIAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2/SEK/OT.01.1/1/2020 tentang langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2020, Tim Pembangunan zona Integritas Pengadilan Negeri Sabang Kelas II pada tanggal 28 Januari 2020 mengadakan Rapat Kerja untuk menyusun dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kegiatan yang dipimpin oleh WKPN, Bapak Syihabuddin, S.H., M.H., tersebut […]Lebih Lanjut

22Jan

RAPAT DINAS BULAN JANUARI 2020

Sabang, 21 Januari 2020 dilaksanakan Rapat Bulanan Januari sekaligus rapat perdana di tahun 2020. Rapat dipimpin oleh KPN Sabang Bpk. Fauzi,SH.MH. didampingi oleh WKPN Bpk. Syihabuddin,SH.MH serta di hadiri oleh hakim, panitera dan sekretaris serta seluruh pejabat, staff dan PPNPN Pengadilan Negeri Sabang. Agenda rapat tetap pada pembahasan dan evaluasi masing-masing permasalahan yang timbul pada […]Lebih Lanjut

15Jan

PENANDATANGANAN MEMORANDUM POSBAKUM T.A. 2020

Sabang, 15 Januari 2020 dilaksanakan Penandatanganan kerjasama POSBAKUM pengadilan negeri sabang kepada Advokat Sdr. Irawan, SH. Tanda tangan dilaksanakan di Ruang Panitera PN Sabang Bpk. Zulfikaruddin,SH. disaksikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sabang Bpk. Fauzi,SH.MH. Diharapkan melalui Posbakum, masyarakat bisa mendapatkan konsultasi hukum secara gratis tanpa dipungut biaya.Lebih Lanjut

10Jan

SOSIALISASI PENGGUNAAN LAPORAN LEMBAR KERJA ELEKTRONIK PN SABANG

Dalam Rangka menindaklanjuti hasil Reformasi dan Birokrasi berkaitan dengan eviden Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Sekretaris Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat Nomor 106-1/SEK/KU.01/5/2016 tentang Aplikasi e-LLK Sebagai Pengukuran Kinerja secara elektronik yang digunakan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja. Menindak lanjuti surat tersebut, Pengadilan Negeri Sabang melaksanakan sosialisasi e-LLK pada hari kamis tanggal 09 Januari 2020 […]Lebih Lanjut

02Jan

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI SABANG

Bertempat di Ruang Sidang Utama PN Sabang, pada tanggal 2 Januari 2020 dilaksanakan pembacaan Pakta Integritas oleh seluruh Hakim, Pegawai, dan PPNPN yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sabang Kelas II, dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas. Penandatangan Pakta Integritas tersebut sebagai salah satu wujud komitmen dari Pejabat dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Sabang Kelas II […]Lebih Lanjut

31Dec

LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SABANG TAHUN 2019: PELAYANAN PRIMA, BEBAS PUNGLI

Pengadilan Negeri Sabang Kelas II merupakan peradilan tingkat pertama yang membawahi wilayah hukum Kota Sabang. Kota Sabang sebagai kota administratif paling barat Indonesia, memiliki 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Sukakarya dan Sukajaya dengan jumlah Gampong/Kelurahan sebanyak 18 (delapan belas). Pengadilan Negeri Sabang memiliki tugas utama mengadili perkara perdata dan pidana yang menjadi kewenangannya. Untuk mengoptimalkan […]Lebih Lanjut

Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Sabang Kelas II, Silahkan gunakan menu di atas untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan atau gunakan tab informasi cepat di bawah untuk melihat produk peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Sabang Kelas II

VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SABANG KELAS II YANG AGUNG - MISI : (1)Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sabang kelas II (2)Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan terkhusus di kota Sabang. (3)Meningkatkan kualitas Pelayanan, SDM dan kepemimpinan pada Pengadilan Negeri Sabang kelas II.(4)Meningkatkan kredibilitas dan dan transparasi pada Pengadilan Negeri Sabang Kelas II. - MOTTO PN-SABANG : JARO (JUJUR - ADIL - RELIGIUS - OBJEKTIF)
Slider
info

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

SELENGKAPNYA

pengaduan

Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

SELENGKAPNYA

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Lengkapi syarat-syaratnya dan dapatkan layanan-layanannya. Gunakan hak Anda, ayo manfaatkan POSBAKUM.

SELENGKAPNYA




Jujur, Adil, Religius, Objektif



Click to listen highlighted text!