PENGADILAN NEGERI SABANG KELAS II | Website Resmi Pengadilan Negeri Sabang Kelas II

Berita Mahkamah Agung RI
- Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur
  surabaya - Humas. Bertempat Di Ruang Mahameru Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan Iii Dipimpin Oleh Wakil Ketua Komisi Iii Dpr Ri Desmond J. Mahesa Sh., Mh. Seluruh Jajaran Ketua Pengadilan Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Jawa Timur Hadir Pada Rapat Kali Ini Beserta Jajaran Tingkat Pertama Diwilayah Jawa Timur. dalam Pertemuan Rapat Kerja Ini Melibatkan ...
- Ketua Ma: Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai Dari Keluarga
  jakarta " Humas : Tindak Pidana Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa Yang Sering Dilakukan Secara Terencana Dan Sistematis Dan Merupakan Pelanggaran Terhadap Hak Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Secara Luas Dan Endemik. Korupsi Juga Merusak Sendi-sendi Ekonomi Nasional, Serta Merendahkan Martabat Bangsa Di Forum Internasional. Fenomena Ini Memerlukan Pemberantasan Yang Harus Dilakukan Secara Luar Biasa Dan Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana ...
- Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii
  jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo Sh., M.hum., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon Ii, Dan 30 (tiga Puluh) Pejabat Eselon Iii, Pada Kamis 14 Febuari 2019 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. para Eselon Ii Yang Dilantik Yaitu : Drs. Arief Hidayat, Sh., Mm Sebagai Sekretaris Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. ...
- Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara
  jakarta " Humas :pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 29 Desember 1986 Merupakan Lembaga Yudikatif Yang Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Membentuk Tata Kehidupan Negara Dan Bangsa Yang Sejahtera, Aman, Tentram, Serta Tertib Yang Dapat Menjamin Kedudukan Warga Masyarakat Dalam Hukum Dan Menjamin Terpeliharanya Hubungan Yang Selasi, Seimbang Serta Selaras Antara Aparatur Dibidang Tata Usaha Negara Dengan Para Warga Masyarakat, Tutur ...
- Ma Akan Integrasikan Program Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Dan Akreditasi
  jakarta - Humas: Untuk Mendorong Pelaksanaan Agenda-agenda Reformasi Peradilan Secara Mutatis Mutandis, Mahkamah Agung Berencana Untuk Mengintegrasikan Program Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas, Termasuk Di Dalamnya Program Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Bagi Pengadilan. menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, Terdapat Banyak Alasan Yang Melatarbelakangi Inisiasi Pengintegrasian Beberapa Program Tersebut. selain Karena Secara Substansi Program-program Tersebut Memiliki Kesamaan Maksud, ...
- Sekretaris Mahkamah Agung : Opini Wtp, Kewajiban Dalam Penggunaan Apbn
  bogor - Humas: Pencapaian Mahkamah Agung Atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (wtp) Untuk Yang Ke-6 Kalinya Pada Tahun 2017 Tidak Boleh Membuat Aparatur Pengadilan Berpuas Diri. Ikhtiar Dan Semangat Harus Harus Dipacu Agar Pada Tahun-tahun Berikutnya, Mahkamah Agung Tetap Dapat Kembali Meraih Opini Tertinggi Tersebut. Bila Perlu, Opini Wtp Harus Menjadi Suatu Standar Kinerja Mahkamah Agung Dan Badan-badan Peradilan Di ...

BERITA TERKINI
- Rapat Pembahasan Biaya Panggilan dan Pemberitahuan PN Sabang Bersama MS Sabang February 18, 2019
- RAPAT KOORDINASI FORKOPIMDA February 17, 2019
- PENGAMBILAN SUMPAH WAKIL KETUA DPRK SABANG OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI SABANG February 15, 2019
- KEGIATAN JUMAT SEHAT JALAN SANTAI KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI SABANG February 8, 2019
- RAPAT PEJABAT EMPAT PILAR PENGADILAN NEGERI SABANG KELAS II February 7, 2019

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

||Selengkapnya||

Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

||Selengkapnya||

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Lengkapi syarat-syaratnya dan dapatkan layanan-layanannya. Gunakan hak Anda, ayo manfaatkan POSBAKUM.

||Selengkapnya||

Jujur, Adil, Religius, Objektif

Berita Mahkamah Agung RI

Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur

Ketua Ma: Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai Dari Keluarga

Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii

Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara

Ma Akan Integrasikan Program Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Dan Akreditasi

Sekretaris Mahkamah Agung : Opini Wtp, Kewajiban Dalam Penggunaan Apbn

BERITA TERKINI

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Tata Cara Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu