Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

E-Court MA.RI

JDIH

SIPP PN-Sabang

Slide

15Feb

PENGAMBILAN SUMPAH WAKIL KETUA DPRK SABANG OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI SABANG

Lebih Lanjut

08Feb

KEGIATAN JUMAT SEHAT JALAN SANTAI KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI SABANG

Lebih Lanjut

04Feb

RAPAT EVALUASI BULANAN PER FERBRUARI 2019 PENGADILAN NEGERI SABANG

Lebih Lanjut

Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-44/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan

BOGOR | (16/12) – Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan informasi, Kepaniteraan MA menggelar rapat koordinasi dengan  jajaran Biro  Hukum dan Humas MA, 11-13 Desember 2013, di Bogor. Rapat yang dipimpin oleh Panitera MA ini diikuti oleh Kepala Biro Hukum Humas, Para Panitera Muda, Sekretaris Kepaniteraan, para petugas update data perkara dan para petugas informasi. Menurut Panitera MA, informasi  yang paling dicari oleh publik adalah informasi perkara. Ia diproduksi oleh Kepaniteraan tetapi disajikan ke publik oleh para petugas informasi (biro Hukum Humas, red), sehingga  harus terjalin koordinasi yang baik antara Kepaniteraan dan Biro Hukum & Humas MA.

“Informasi yang paling menarik dan paling dicari  oleh publik adalah informasi perkara. Sehingga Kepaniteraan menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap ketersediaan kualitas informasi perkara ini”,  kata Panitera MA, Soeroso Ono, pada pembukaan acara Rakor, Rabu (11/12) malam.

Soeroso menjelaskan bahwa Kepaniteraan telah melakukan berbagai upaya untuk tersedianya informasi perkara yang akurat dan update. Upaya terkini yang tengah digulirkan adalah  stock opname berkas. Stock Opname berkas ini dilakukan untuk mengetahui secara riil perkara aktif di Mahkamah Agung. Tahapan yang sedang dilakukan dalam proses stock opname berkas ini adalah audit data pada informasi perkara. Data hasil audit ini akan menjadikan base line untuk proses cross check berkas pisik. Hasil audit ini akan meningkatkan kualitas informasi  yang tersaji ke publik.

“Ada beberapa informasi yang tidak akurat atau kurang update.   Audit  data ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi perkara yang tersaji ke publik melalui sistem informasi yang tersedia”,  jelas Panitera.

Informasi Bagi Penyandang Disabilitas

Selain berbicara mengenai peningkatan kualitas informasi, Rakor juga membicarakan   aksebilitas  informasi bagi penyandang disabilitas.  Materi ini dipandang penting terkait prinsip akses terhadap informasi merupakan hak asasi semua orang,  termasuk penyandang disablilitas. Untuk sajian materi ini, Panitia menghadirkan Dimas Praseto Muharam, dari  Kartunet, sebuah komunitas nirlaba yang berfokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi  untuk advokasi dan pemberdayaan  pemuda dengan disabilitas di Indonesia.

Dimas yang seorang tunanetra membuat para peserta Rakor terkesima. Ia menyajikan presentasi power point tanpa  bantuan. Bukan hanya terampil menyajikan materi presentasi, Dimas juga tidak menjumpai hambatan ketika  harus melakukan koneksi wifi dan membuka beberapa halaman website di lingkungan  MA.

Berbicara mengenai standar penyajian informasi melalui website yang accessible, Dimas menjelaskan bahwa hendaknya penyajian informasi di website mengikuti  universal design yang telah diatur oleh  standar aksesibilitas W3 Consorsium.  Dimas memaparkan sejumlah kriteria   dimaksud antara lain: struktur web sederhana , bahasa mudah dipahami , loading web yang ringan,  dan ada fasilitas aksesibilitas seperti kontras warna dan zooming.

Dimas  juga mengakui  bahwa  para pengguna screen reader sangat dimudahkan dengan adanya website mobile version. Selain bisa diakses kapan saja, mobile  version loadingnya ringan dan cenderung  full text.

Menurut Dimas, konsep universal design bagi sebuah website  bukan berarti website yang dikelola khusus diperuntukkan bagi  pengguna screen reader (tuna netra). Website  tersebut tetap diperuntukkan bagi semua, namun penyandang tuna netra tidak kesulitan untuk mengaksesnya. Universal design  tetap memperhatikan  sisi artistik dari sebuah  website. Artinya penerapan universal design tidak menjadikan website menjadi tidak menarik. [an/sumber]


  • Berita Mahkamah Agung RI

    • Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii

      jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo Sh., M.hum., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon Ii, Dan 30 (tiga Puluh) Pejabat Eselon Iii, Pada Kamis 14 Febuari 2019 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung.

      para Eselon Ii Yang Dilantik Yaitu :

      Drs. Arief Hidayat, Sh., Mm Sebagai Sekretaris Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. ...
    • Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara

      jakarta " Humas :pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 29 Desember 1986 Merupakan Lembaga Yudikatif Yang Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Membentuk Tata Kehidupan Negara Dan Bangsa Yang Sejahtera, Aman, Tentram, Serta Tertib Yang Dapat Menjamin Kedudukan Warga Masyarakat Dalam Hukum Dan Menjamin Terpeliharanya Hubungan Yang Selasi, Seimbang Serta Selaras Antara Aparatur Dibidang Tata Usaha Negara Dengan Para Warga Masyarakat, Tutur ...

    • Ma Akan Integrasikan Program Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Dan Akreditasi

      jakarta - Humas: Untuk Mendorong Pelaksanaan Agenda-agenda Reformasi Peradilan Secara Mutatis Mutandis, Mahkamah Agung Berencana Untuk Mengintegrasikan Program Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas, Termasuk Di Dalamnya Program Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Bagi Pengadilan.

      menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, Terdapat Banyak Alasan Yang Melatarbelakangi Inisiasi Pengintegrasian Beberapa Program Tersebut.

      selain Karena Secara Substansi Program-program Tersebut Memiliki Kesamaan Maksud, ...

    • Sekretaris Mahkamah Agung : Opini Wtp, Kewajiban Dalam Penggunaan Apbn

      bogor - Humas: Pencapaian Mahkamah Agung Atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (wtp) Untuk Yang Ke-6 Kalinya Pada Tahun 2017 Tidak Boleh Membuat Aparatur Pengadilan Berpuas Diri. Ikhtiar Dan Semangat Harus Harus Dipacu Agar Pada Tahun-tahun Berikutnya, Mahkamah Agung Tetap Dapat Kembali Meraih Opini Tertinggi Tersebut. Bila Perlu, Opini Wtp Harus Menjadi Suatu Standar Kinerja Mahkamah Agung Dan Badan-badan Peradilan Di ...

    • Bnn - Ma Jajaki Peluang Kerjasama Terkait Pemberantasan Narkoba

      jakarta " Humas : Narkoba Telah Menjadi Permasalahan Bangsa Yang Kompleks Dan Memerlukan Keterlibatan Banyak Pihak Dalam Pemberantasannya, Termasuk Dunia Peradilan. Mahkamah Agung Sendiri Berkomitmen Untuk Menciptakan Aparatur Yang Bersih Dari Jeratan Narkoba, Bahkan Akan Berusaha Menjadi Pelopor Dalam Program Pemberantasan Narkoba, Termasuk Melalui Putusan-putusannya.

      demikian Antara Lain Mengemuka Dalam Rapat Koordinasi Antara Mahkamah Agung Dengan Badan Narkotika Nasional (bnn) ...

    • Mahkamah Agung Ri Perlu Mempelajari Peluang Untuk Merevitalisasi Prosedur Eksekusi Putusan Perdata

      humas-china: Demikian Diungkapkan Ym Ketua Mahkamah Agung Ri Prof Dr M Hatta Ali Sh., Mh Ketika Berbicara Didepan World Enforcement Conference (wec 2019) Yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat China (supreme People Court (spc) Of The People Of Republic Of China) 21-23 Januari 2019 Lalu Di Shanghai, Tiongkok.

      ym Kma Diberi Kehormatan Oleh Spc Untuk Memberikan Sambutan Pembuka Sekaligus ...



Click to listen highlighted text!