Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

E-Court MA.RI

JDIH

SIPP PN-Sabang

Slide

15Feb

PENGAMBILAN SUMPAH WAKIL KETUA DPRK SABANG OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI SABANG

Lebih Lanjut

08Feb

KEGIATAN JUMAT SEHAT JALAN SANTAI KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI SABANG

Lebih Lanjut

04Feb

RAPAT EVALUASI BULANAN PER FERBRUARI 2019 PENGADILAN NEGERI SABANG

Lebih Lanjut

Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-44/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan

Banjarmasin – Humas. Beberapa syarat dalam mewujudkan Badan Peradilan yang agung tanpa menunggu sampai tahun 2035, yaitu seluruh jajaran Pengadilan harus memahami cetak biru dan menuangkan dalam rencana proagram

Untuk mewujudkan badan Peradilan yang agung tidak perlu menunggu tahun 2035, meski menurut cetak biru Mahkamah Agung pencapaian visi tersebut akan dicapai dalam rentan waktu 2010 – 2035, visi tersebut dapat dicapai dalam waktu 10 sampai 15 tahun, ujar Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial terhadap para ketua, wakil ketua, hakim dan panitera sekretaris tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan se-wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Sabtu 12 April 2014, bertempat di hotel Novotel Banjarmasin. Rapat ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung, Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung.

Pembinaan teknis dan administrasi merupakan kebijakan pimpinan untuk menggantikan Rakernas (Rapat Kerja Nasional), karena lebih efisien, efektif dan lebih besar manfaatnya karena seluruh Ketua Pengadilan, Hakim dan Panitera dapat langsung mempertanyakan permasalahaan teknis yang dihadapi.

Dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial dibahas pula mengenai program pembaharuan Mahkamah Agung, seperti “one day publish” yaitu maklumat pelayanan dari Mahkamah Agung untuk mempublikasikan amar singkat putusan pada hari pertama putusan tersebut diucapkan dan mempublikasikan putusan tersebut pada hari yang sama, ungkap Ketua Makamah Agung

Mahkamah Agung melakukan perubahaan cara membaca serentak, juga telah menerapkan hari musyawarah majelis yang ditentukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas ditarik oleh ketua majelis. Sedangkan pada Pengadilan tingkat pertama tenggang waktu penyelesaian perkara adalah 5 (lima) bulan dan Pengadilan tingkat banding adalah 3 (tiga) bulan.

Selain mengadakan pembinaan teknis dan administrasi yudisial, Jum’at 11 April 2014 Ketua Makamah Agung juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, Batu Licin Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam acara ini dilakukan penyerahan aset berupa rumah jabatan dinas sebanyak 12 (dua belas) unit dari Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming, SH kepada Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH, sekaligus meresmikan rumah jabatan dinas.

Rumah jabatan dinas ini diperuntukkan kepada Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Batu Lisin. Hadir pula dalam acara ini Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung, Eselon I dan II Mahkamah Agung, dan para Muspida daerah Tanah Bumbu.


  • Berita Mahkamah Agung RI

    • Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii

      jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo Sh., M.hum., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon Ii, Dan 30 (tiga Puluh) Pejabat Eselon Iii, Pada Kamis 14 Febuari 2019 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung.

      para Eselon Ii Yang Dilantik Yaitu :

      Drs. Arief Hidayat, Sh., Mm Sebagai Sekretaris Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. ...
    • Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara

      jakarta " Humas :pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 29 Desember 1986 Merupakan Lembaga Yudikatif Yang Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Membentuk Tata Kehidupan Negara Dan Bangsa Yang Sejahtera, Aman, Tentram, Serta Tertib Yang Dapat Menjamin Kedudukan Warga Masyarakat Dalam Hukum Dan Menjamin Terpeliharanya Hubungan Yang Selasi, Seimbang Serta Selaras Antara Aparatur Dibidang Tata Usaha Negara Dengan Para Warga Masyarakat, Tutur ...

    • Ma Akan Integrasikan Program Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Dan Akreditasi

      jakarta - Humas: Untuk Mendorong Pelaksanaan Agenda-agenda Reformasi Peradilan Secara Mutatis Mutandis, Mahkamah Agung Berencana Untuk Mengintegrasikan Program Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas, Termasuk Di Dalamnya Program Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Bagi Pengadilan.

      menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, Terdapat Banyak Alasan Yang Melatarbelakangi Inisiasi Pengintegrasian Beberapa Program Tersebut.

      selain Karena Secara Substansi Program-program Tersebut Memiliki Kesamaan Maksud, ...

    • Sekretaris Mahkamah Agung : Opini Wtp, Kewajiban Dalam Penggunaan Apbn

      bogor - Humas: Pencapaian Mahkamah Agung Atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (wtp) Untuk Yang Ke-6 Kalinya Pada Tahun 2017 Tidak Boleh Membuat Aparatur Pengadilan Berpuas Diri. Ikhtiar Dan Semangat Harus Harus Dipacu Agar Pada Tahun-tahun Berikutnya, Mahkamah Agung Tetap Dapat Kembali Meraih Opini Tertinggi Tersebut. Bila Perlu, Opini Wtp Harus Menjadi Suatu Standar Kinerja Mahkamah Agung Dan Badan-badan Peradilan Di ...

    • Bnn - Ma Jajaki Peluang Kerjasama Terkait Pemberantasan Narkoba

      jakarta " Humas : Narkoba Telah Menjadi Permasalahan Bangsa Yang Kompleks Dan Memerlukan Keterlibatan Banyak Pihak Dalam Pemberantasannya, Termasuk Dunia Peradilan. Mahkamah Agung Sendiri Berkomitmen Untuk Menciptakan Aparatur Yang Bersih Dari Jeratan Narkoba, Bahkan Akan Berusaha Menjadi Pelopor Dalam Program Pemberantasan Narkoba, Termasuk Melalui Putusan-putusannya.

      demikian Antara Lain Mengemuka Dalam Rapat Koordinasi Antara Mahkamah Agung Dengan Badan Narkotika Nasional (bnn) ...

    • Mahkamah Agung Ri Perlu Mempelajari Peluang Untuk Merevitalisasi Prosedur Eksekusi Putusan Perdata

      humas-china: Demikian Diungkapkan Ym Ketua Mahkamah Agung Ri Prof Dr M Hatta Ali Sh., Mh Ketika Berbicara Didepan World Enforcement Conference (wec 2019) Yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat China (supreme People Court (spc) Of The People Of Republic Of China) 21-23 Januari 2019 Lalu Di Shanghai, Tiongkok.

      ym Kma Diberi Kehormatan Oleh Spc Untuk Memberikan Sambutan Pembuka Sekaligus ...



Click to listen highlighted text!