Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

E-Court MA.RI

JDIH

SIPP PN-Sabang

Prosedur Litigasi/Berperkara

Prosedur Litigasi/Berperkara

Prosedur Berperkara

Dalam menu Prosedur Berperkara ini akan dijelaskan tentang aturan serta alur berperkara mulai dari pendaftaran perkara sampai pemutusan perkara. Disini juga dijelaskan aturan aturan tentang Tata Tertib Persidangan, biaya perkara, serta layanan administrasi seperti pendaftaran legalisasi surat kuasa. Menu ini meliputi Layanan Perkara Perdata (Pendaftaran Perkara, Alur Perkara, Mediasi, Daftar Mediator), Perkara Pidana (Alur Perkara), dan Layanan Adminisitrasi

Pendaftaran Perkara
TATA CARA PELAKSANAAN
PERMOHONAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN TINGKAT PERTAMA

  1. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kepanjen di Meja 1 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    a. Surat Permohonan / Gugatan ;
    b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
  2. Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen;
  3. Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
  4. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  5. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan dari Meja 2.
  6. Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Kepanjen yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
  7. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN TINGKAT BANDING

  1. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kepanjen di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    a. Surat Permohonan Banding;
    b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
    c. Memori Banding
  2. Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
  3. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 3 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  4. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan dari Meja 3.
  5. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
  6. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding.
  7. Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampikan oleh Juru Sita Pengganti.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN TINGKAT KASASI

  1. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kepanjen di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    a. Surat Permohonan Kasasi;
    b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
    c. Memori Kasasi
  2. Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
  3. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 3 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  4. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan dari Meja 3.
  5. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
  6. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan salinan Kontra Memori Kasasi.
  7. Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.






  • Berita Mahkamah Agung RI

    • Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii

      jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo Sh., M.hum., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon Ii, Dan 30 (tiga Puluh) Pejabat Eselon Iii, Pada Kamis 14 Febuari 2019 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung.

      para Eselon Ii Yang Dilantik Yaitu :

      Drs. Arief Hidayat, Sh., Mm Sebagai Sekretaris Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. ...
    • Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara

      jakarta " Humas :pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 29 Desember 1986 Merupakan Lembaga Yudikatif Yang Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Membentuk Tata Kehidupan Negara Dan Bangsa Yang Sejahtera, Aman, Tentram, Serta Tertib Yang Dapat Menjamin Kedudukan Warga Masyarakat Dalam Hukum Dan Menjamin Terpeliharanya Hubungan Yang Selasi, Seimbang Serta Selaras Antara Aparatur Dibidang Tata Usaha Negara Dengan Para Warga Masyarakat, Tutur ...

    • Ma Akan Integrasikan Program Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Dan Akreditasi

      jakarta - Humas: Untuk Mendorong Pelaksanaan Agenda-agenda Reformasi Peradilan Secara Mutatis Mutandis, Mahkamah Agung Berencana Untuk Mengintegrasikan Program Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas, Termasuk Di Dalamnya Program Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Bagi Pengadilan.

      menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, Terdapat Banyak Alasan Yang Melatarbelakangi Inisiasi Pengintegrasian Beberapa Program Tersebut.

      selain Karena Secara Substansi Program-program Tersebut Memiliki Kesamaan Maksud, ...

    • Sekretaris Mahkamah Agung : Opini Wtp, Kewajiban Dalam Penggunaan Apbn

      bogor - Humas: Pencapaian Mahkamah Agung Atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (wtp) Untuk Yang Ke-6 Kalinya Pada Tahun 2017 Tidak Boleh Membuat Aparatur Pengadilan Berpuas Diri. Ikhtiar Dan Semangat Harus Harus Dipacu Agar Pada Tahun-tahun Berikutnya, Mahkamah Agung Tetap Dapat Kembali Meraih Opini Tertinggi Tersebut. Bila Perlu, Opini Wtp Harus Menjadi Suatu Standar Kinerja Mahkamah Agung Dan Badan-badan Peradilan Di ...

    • Bnn - Ma Jajaki Peluang Kerjasama Terkait Pemberantasan Narkoba

      jakarta " Humas : Narkoba Telah Menjadi Permasalahan Bangsa Yang Kompleks Dan Memerlukan Keterlibatan Banyak Pihak Dalam Pemberantasannya, Termasuk Dunia Peradilan. Mahkamah Agung Sendiri Berkomitmen Untuk Menciptakan Aparatur Yang Bersih Dari Jeratan Narkoba, Bahkan Akan Berusaha Menjadi Pelopor Dalam Program Pemberantasan Narkoba, Termasuk Melalui Putusan-putusannya.

      demikian Antara Lain Mengemuka Dalam Rapat Koordinasi Antara Mahkamah Agung Dengan Badan Narkotika Nasional (bnn) ...

    • Mahkamah Agung Ri Perlu Mempelajari Peluang Untuk Merevitalisasi Prosedur Eksekusi Putusan Perdata

      humas-china: Demikian Diungkapkan Ym Ketua Mahkamah Agung Ri Prof Dr M Hatta Ali Sh., Mh Ketika Berbicara Didepan World Enforcement Conference (wec 2019) Yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat China (supreme People Court (spc) Of The People Of Republic Of China) 21-23 Januari 2019 Lalu Di Shanghai, Tiongkok.

      ym Kma Diberi Kehormatan Oleh Spc Untuk Memberikan Sambutan Pembuka Sekaligus ...

Click to listen highlighted text!