Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

E-Court MA.RI

JDIH

SIPP PN-Sabang

FAQ

FAQ

Dimanakah alamat lengkap Pengadilan Negeri Kelas II Sabang, lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi?

Pengadilan Negeri Kelas II Sabang berada di Jl. Jendral Ahmad Yani, No. 4 Jurong Nawawi Lingkungan Kuta Ateuh Kota Sabang – Aceh. Telp. (0652) 21305, Faks. (0652) 21395. Nomor telepon tersebut akan terhubung ke Bagian Informasi dan Piket. Anda dapat meminta mereka untuk menyambungkan ke bagian yang berhubungan dengan masalah anda.

Kasus apa sajakah yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas II Sabang?

Pengadilan Negeri Kelas II Sabang berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata, pidana, dan pelanggaran di ruang lingkup wilayah Kota Sabang.

Bagaimanakah prosedur standar pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Negeri Kelas II Sabang?

Prosedur perdaftaran perkara perdata dapat dilihat di sini.

Prosedur perdaftaran perkara pidana dapat dilihat di sini.

Siapa saja yang boleh ikut melihat jalannya persidangan?

Siapa saja bisa melihat jalannya persidangan dengan syarat mengikuti peraturan dan ketentuan persidangan karena persidangan sifatnya terbuka untuk umum kecuali untuk perkara kesusilaan dan perkara yang terdakwanya adalah anak-anak.

Apa saja yang tidak boleh dibawa ke ruang sidang?

Yang tidak boleh dibawa ke ruang sidang adalah:

  • Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang, seperti: senjata api, benda tajam, bahan peledak, dan sejenisnya;
  • Membawa alat perekam, baik kamera, tape recorder maupun video recorder tanpa seizin Majelis Hakim;
  • Makanan dan minuman.

Apa akibat dan tindakan selanjutnya apabila salah satu pihak ada yang terlambat/tidak datang di persidangan yang telah ditentukan?

Hakim akan menunda sidang sebanyak dua kali persidangan. Apabila panggilan sudah sah tapi pihak tersebut tetap tidak hadir maka pihak yang tidak hadir dinyatakan sebagai “pihak yang tidak hadir” dengan konsekuensi dia akan kehilangan haknya untuk membela diri.

Apakah Negara bisa menyediakan seorang pembela? Prosedurnya seperti apa? Infonya bisa dilihat dimana?

Seperti yang diterangkan dalam Pasal 56 KUHAP, bahwa untuk perkara pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka Pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Penunjukan penasihat hukum tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan pembiayaannya oleh Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Bagaimanakah syarat dan prosedur untuk naik banding?

Banding perkara pidana diajukan ke Kepaniteraan Pidana dalam waktu tujuh hari setelah putusan dan tidak dipungut biaya Banding Perkara Perdata diajukan ke Kepaniteraan Perdata dalam waktu empat belas hari setelah putusan, dengan membayar perkara banding.

Bila menurut kita jalannya persidangan berat sebelah, apakah kita berhak untuk minta pergantian hakim?

Boleh, asal ada dasar hukum yang kuat dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri itu sendiri.

Berapakah rincian biaya untuk mengajukan gugatan? Apakah ada tanda terima untuk itu?

Untuk perkara pidana tidak dikenakan biaya kecuali terdakwa dinyatakan terbukti bersalah.

Untuk perkara perdata, rincian biayanya dapat anda lihat melalui aplikasi yang telah kami sediakan berikut ini atau dapat anda download aplikasi berbasis Smartphone Android disini.






  • Berita Mahkamah Agung RI

    • Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii

      jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo Sh., M.hum., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon Ii, Dan 30 (tiga Puluh) Pejabat Eselon Iii, Pada Kamis 14 Febuari 2019 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung.

      para Eselon Ii Yang Dilantik Yaitu :

      Drs. Arief Hidayat, Sh., Mm Sebagai Sekretaris Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. ...
    • Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara

      jakarta " Humas :pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 29 Desember 1986 Merupakan Lembaga Yudikatif Yang Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Membentuk Tata Kehidupan Negara Dan Bangsa Yang Sejahtera, Aman, Tentram, Serta Tertib Yang Dapat Menjamin Kedudukan Warga Masyarakat Dalam Hukum Dan Menjamin Terpeliharanya Hubungan Yang Selasi, Seimbang Serta Selaras Antara Aparatur Dibidang Tata Usaha Negara Dengan Para Warga Masyarakat, Tutur ...

    • Ma Akan Integrasikan Program Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Dan Akreditasi

      jakarta - Humas: Untuk Mendorong Pelaksanaan Agenda-agenda Reformasi Peradilan Secara Mutatis Mutandis, Mahkamah Agung Berencana Untuk Mengintegrasikan Program Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas, Termasuk Di Dalamnya Program Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Bagi Pengadilan.

      menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, Terdapat Banyak Alasan Yang Melatarbelakangi Inisiasi Pengintegrasian Beberapa Program Tersebut.

      selain Karena Secara Substansi Program-program Tersebut Memiliki Kesamaan Maksud, ...

    • Sekretaris Mahkamah Agung : Opini Wtp, Kewajiban Dalam Penggunaan Apbn

      bogor - Humas: Pencapaian Mahkamah Agung Atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (wtp) Untuk Yang Ke-6 Kalinya Pada Tahun 2017 Tidak Boleh Membuat Aparatur Pengadilan Berpuas Diri. Ikhtiar Dan Semangat Harus Harus Dipacu Agar Pada Tahun-tahun Berikutnya, Mahkamah Agung Tetap Dapat Kembali Meraih Opini Tertinggi Tersebut. Bila Perlu, Opini Wtp Harus Menjadi Suatu Standar Kinerja Mahkamah Agung Dan Badan-badan Peradilan Di ...

    • Bnn - Ma Jajaki Peluang Kerjasama Terkait Pemberantasan Narkoba

      jakarta " Humas : Narkoba Telah Menjadi Permasalahan Bangsa Yang Kompleks Dan Memerlukan Keterlibatan Banyak Pihak Dalam Pemberantasannya, Termasuk Dunia Peradilan. Mahkamah Agung Sendiri Berkomitmen Untuk Menciptakan Aparatur Yang Bersih Dari Jeratan Narkoba, Bahkan Akan Berusaha Menjadi Pelopor Dalam Program Pemberantasan Narkoba, Termasuk Melalui Putusan-putusannya.

      demikian Antara Lain Mengemuka Dalam Rapat Koordinasi Antara Mahkamah Agung Dengan Badan Narkotika Nasional (bnn) ...

    • Mahkamah Agung Ri Perlu Mempelajari Peluang Untuk Merevitalisasi Prosedur Eksekusi Putusan Perdata

      humas-china: Demikian Diungkapkan Ym Ketua Mahkamah Agung Ri Prof Dr M Hatta Ali Sh., Mh Ketika Berbicara Didepan World Enforcement Conference (wec 2019) Yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat China (supreme People Court (spc) Of The People Of Republic Of China) 21-23 Januari 2019 Lalu Di Shanghai, Tiongkok.

      ym Kma Diberi Kehormatan Oleh Spc Untuk Memberikan Sambutan Pembuka Sekaligus ...

Click to listen highlighted text!