![\"\"](\"http:\/\/kepaniteraan.mahkamahagung.go.id\/images\/stories\/hatta%20ali.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
MEGA MENDUNG | (19\/12)<\/strong> – Ketua MA, Hatta Ali, memberikan apresiasi atas kinerja jajajarannya\u00a0 dalam menangani perkara kasasi\/peninjauan kembali.\u00a0 Meski sebagian besar hakim agung berusia lanjut, namun semangat dan kemampuan penyelesaian perkaranya tidak pernah surut. Hal ini\u00a0 terbukti dari tingginya produktivitas hakim agung dalam memutus perkara. Hingga akhir November 2013, perkara yang berhasil diputus berjumlah\u00a0 14.736\u00a0 perkara. Tingginya jumlah perkara yang diputus ini telah berhasil mereduksi sisa perkara hingga di angka 6000-an.<\/p>\n Ketua MA menyampaikan hal tersebut pada pembukaan Rapat Pleno Mahkamah Agung, Kamis sore (19\/12) di Auditorium Gedung Pusdiklat MA, Mega Mendung, Bogor. Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Sekretaris MA, pajabat Eselon I dan II, Panitera Muda, dan para Panitera Pengganti ini akan berlangsung hingga Jum\u2019at besok (20\/12). Selain melakukan evaluasi kinerja penanganan\u00a0 perkara, rapat pleno perdana yang dilakukan di gedung MA ini juga akan membahas sejumlah persoalan hukum yang pembahasannya dilakukan di masing-masing kamar. \u201c Ini merupakan sisa perkara paling rendah sepanjang sejarah MA\u201d, tegas Hatta Ali.<\/p>\n Hatta Ali membandingkan capaian dengan tahun 2012 yang hanya berhasil memutus 10.995. Sehingga sisa perkara \u201cmelambung\u201d di angka 10.112. Padahal di tahun sebelumnya perkara putus\u00a0 berjumlah 13.719 dan sisa perkara berada di angka 7695. Menurunnya jumlah produktivitas di tahun 2012 ini bukan dikarenakan rendahnya etos kerja hakim agung. Menurut Ketua MA, banyak faktor yang saling berkontribusi terhadap menurunnya\u00a0 jumlah perkara putus.<\/p>\n \u201cTahun 2012 banyak hakim agung yang pensiun, terjadi suksesi kepemimpinan di awal tahun 2013, dan banyak hakim yang terlibat di berbagai kegiatan di luar, sehingga berpengaruh kepada menurunnya jumlah perkara putus\u201d, jelas Hatta memberikan analisis.<\/p>\n Berkaca dengan fenomena menurunnya\u00a0 produktivitas\u00a0 tersebut, di tahun 2013 telah dilakukan berbagai perubahan kebijakan. Hakim Agung\u00a0 harus fokus dalam memeriksa dan memutus perkara. Mereka\u00a0 \u201cdilarang\u201d beraktivitas\u00a0 di luar\u00a0 gedung MA di hari dan jam kerja. Permintaan\u00a0 menjadi nara sumber\u00a0 dapat dipenuhi sepanjang mendapat izin Ketua MA. Di tahun 2013, Rakernas pun ditiadakan.\u00a0 Menurut Ketua MA, semuanya dilakukan untuk meningkatkan produktifitas\u00a0 dalam memutus perkara.<\/p>\n Kebijakan lainnya adalah dengan menerbitkan SK KMA\u00a0 Nomor\u00a0 119\/SK\/KMA\/IX\/2013. SK ini\u00a0 merubah sistem membaca berkas bergiliran menjadi membaca berkas bersama. SK ini pun membatasi jangka waktu memutus perkara untuk perkara biasa paling lama tiga bulan.<\/p>\n
\nMenurut Ketua MA, produktivitas dalam memutus perkara di tahun 2013 yang mencapai jumlah 14.736 merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, bahkan dalam sejarah Mahkamah Agung. Jumlah ini melampaui rekor memutus perkara tertinggi sebelumnya di tahun 2010 yang mencapai\u00a0 13.891 perkara.\u00a0 Jumlah perkara putus yang tinggi ini berdampak pada berkurangnya sisa perkara hingga hanya berjumlah 6.592 perkara.<\/p>\n