Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

E-Court MA.RI

JDIH

SIPP PN-Sabang

19Aug

UPACARA PERINGATAN HUT MAHKAMAH AGUNG RI DI PENGADILAN NEGERI SABANG

Senin, 19 Agustus 2019 pukul 07.30 WIB, bertepatan dengan HUT Mahkamah Agung ke-74 diselenggarakan Upacara bendera yang diikuti oleh Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Sabang dan Mahkamah Syar’iyah beserta Ketua Dharmmayukti Karini Cabang Sabang beserta anggotanya. Kegiatan diadakan di halaman PN Sabang, bertindak selaku Pembina Upacara adalah Ketua Pengadilan Negeri Sabang, Bapak Fauzi, S.H.,M.H., dan […]Lebih Lanjut

18Aug

RANGKAIAN PERLOMBAAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KE-74 REPUBLIK INDONESIA DAN HUT KE-74 MAHKAMAH AGUNG RI

Pada hari Minggu, 18 Agustus 2019, diselenggarakan Kegiatan Jalan Sehat yang diikuti oleh Semua Hakim dan Pegawai beserta isteri dan anak-anak. Kegiatan diawali dengan doa dan pelepasan balon udara, dilanjutkan jalan santai mengelilingi Kota Sabang. Dalam kegiatan tersebut, disisipi juga kegiatan Kampanye Pembangunan Zona Integritas (ZI), yang dilakukan dengan membagikan balon bertuliskan Kampanye ZI serta […]Lebih Lanjut

17Aug

UPACARA HUT REPUBLIK INDONESIA KE-74 DI PENGADILAN NEGERI SABANG KELAS II

Sabtu, 17 Agustus 2019 dilaksanakan Upacara HUT Republik Indonesia Ke-74 dengan pembina oleh Ketua Pengadilan Negeri Sabang Sabang Bpk. Fauzi,S.H.,M.H. dengan Komandan Upacara Sdr. Lazuardi Saputra,S.H.,M.H. serta didukung dengan petugas Paskibra. Yakni Rendy Rahmad Hidayat, Rahmat dan Netty Malahayati. Upacara yang dimulai pada pukul 07.30 WIB tersebut juga dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat pejabat baik […]Lebih Lanjut

11Aug

SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1440 H

Segenap jajaran dan keluarga besar Pengadilan Negeri Sabang Kelas II mengucapkan selamat hari raya idul Adha 1440 H. Mohon maaf lahir dan batin. Jadikan semangat berbagi dalam ibadah kurban untuk menggapai momentum keberkahan dalam mempererat keberkahan dalam mempererat tali silaturahmi kita semua.Lebih Lanjut

04Aug

PENGADILAN NEGERI SABANG JUARA II PADA KEJUARAAN TENIS KPT BANDA ACEH CUP KE-1

Banda Aceh, 04 Agustus 2019. Pengadilan Negeri Sabang menjadi Juara II setelah masuk di laga final Kejuaraan Tenis KPT Banda Aceh CUP yang ke – 1 Ketua Pengadilan Negeri Sabang, Para Atlit yang berlomba dan para jajaran yang ikut mendukung langsung di banda Aceh mengucap Terimakasih atas doa dan dukungan semuanya. Sebelumnya pada tanggal 03 […]Lebih Lanjut

23Jul

RAPAT DINAS DAN TINJAUAN MANAJEMEN TAPM PENGADILAN NEGERI SABANG BULAN JULI 2019

Pada pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Sabang dilaksanakan kegiatan Rapat Bulanan sekaligus Rapat Tinjauan Manajemen TAPM yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sabang Bapak Fauzi, S.H.,M.H. yang di hadiri oleh WKPN, Hakim, Panitera dan Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural serta Para staf dan Tenaga Kontrak. Rapat membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang […]Lebih Lanjut

Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Sabang Kelas II, Silahkan gunakan menu di atas untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan atau gunakan tab informasi cepat di bawah untuk melihat produk peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Sabang Kelas II

Agar dapat menyelesaikan konflik antar organisasi advokat yang berkepanjangan. Kongres Advokat Indonesia (KAI) versi Tjotjoe S Hernanto meminta DPR melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sempat terhenti pembahasannya oleh DPR periode 2009-2014. Harapan itu disampaikan Tjojoe dalam rapat dengan pendapat umum dengan Komisi III di Gedung DPR, Selasa (11/11). “Kami memohon DPR membahas kembali RUU Advokat agar dapat menyelesaikan sejumlah persoalan advokat,” ujarnya. RUU Advokat memang sempat dibahas di penghujung masa bakti anggota DPR periode 2009-2014. Keterbatasan waktu ditambah dengan banyaknya persoalan substansi yang belum sempat dibahas mengharuskan pembahasan RUU Advokat terhenti. Menurutnya, dengan dibahasnya RUU Advokat pada kali ini bisa memberikan harapan terhadap ribuan advokat yang tak dapat beracara di pengadilan.

Selain itu, RUU Advokat dinilai menjadi jembatan atas kekisruhan di dunia advokat selama ini. “Jadi, satu-satunya cara pembahasan RUU Advokat dilanjutkan. Mudah-mudahan persoalan advokat ini segera diselesaikan dan tidak ada permusuhan,” ujarnya. Tjotjoe yang menjabat Presiden KAI itu berpandangan, organisasi advokat bersifat heterogen. Maka dari itu, idealnya organisasi advokat lebih dari satu. Ia menyarankan agar dalam RUU Advokat nantinya memuat organisasi advokat yang bersifat multibar. Selain itu, permasalahan sumpah advokat tidak lagi dilakukan di depan Mahkamah Agung, tetapi cukup dilakukan di depan pimpinan organisasi advokat. Saran Tjotjoe lainnya, RUU Advokat memuat aturan transaksi antara klien dengan advokat dilakukan secara non tunai. Hal itu dilakukan agar dapat menghindari terjadinya suap menyuap dan dalam rangka penegakan hukum ke depan. Selain itu, Dewan Advokat Nasional (DAN) tidak dibiayai oleh negera. Menurutnya, anggota DAN tidak terdapat unsur pemerintah, tetapi murni unsur advokat. Setidaknya, anggota DAN merupakan pimpinan organisasi advokat.

Sekretaris Jenderal KAI, Aprilia Supaliyanto menambahkan persoalan advokat berdampak pada banyaknya anggota KAI tak dapat beracara di pengadilan. Hal itu juga berdampak pada hak konstitusi advokat. Dia menilai Mahkamah Agung tidak taat hukum. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan atas uji materi Pasal 4. Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi semestinya melakukan penyumpahan secara terbuka terhadap advokat. Namun kata Aprilia, pihak Mahkamah Agung tak menjalankan putusan MK No. 101 Tahun 2009. Ia meminta kepada Komisi III agar bersikap serius atas persoalan tersebut. Ia menilai dampak dari advokat tak dapat beracara adalah tak dapat memberikan nafkah kepada keluarga. Ia berpandangan, dengan dilanjutkannya pembahasan RUU Advokat, setidaknya dengan RUU yang sudah pernah dibahas, dapat membangun tatanan kehidupan dunia advokat yang lebih baik. “Kami concern dengan RUU Advokat yang sudah dibahas, dan kami mohon agar bisa diteruskan dan dapat disahkan menjadi UU,” ujarnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto memahami dinamika di dunia advokat. Menurutnya, publik sudah mengetahui polemik yang terjadi antar organisasi advokat. Semestinya, advokat sebagai bagian dalam penegakan hukum mendapatkan kepastian hukum. Ia pun berjanji akan berupaya mencari jalan agar dunia advokat tidak ginjang-ganjing, sekalipun dengan RUU Advokat sebagai jalan keluar atas polemik yang terjadi.
Anggota Komisi III lainnya, Daeng Muhammad menambahkan solusi atas terjadinya perpecahan di dunia advokat dengan mengubah UU Advokat. Ia berpandangan UU No.18 Tahun 2003 sejauh ini sudah tidak relevan. Pasalnya, tak dapat mengakomodir kepentingan advokat secara keluruhan. Ia menilai, advokat dari KAI tak dapat melaksanakan persidangan di pengadilan. “Kalau dasar UU nya menggunakan UU Advokat sekarang ini sulit. Kita akan menggendakan untuk bahas ini, kita punya fungsi membuat UU untuk bisa mengakomodir, ini akan jadi catatan kita,” ujar politisi PAN itu.
Di ujung RDPU, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin berpandangan persoalan KAI akan disampaikan dalam rapat Panja maupun Pansus berkaitan dengan usulan melanjutkan RUU Advokat. Ia mengatakan keputusan dilanjutkan tidaknya tergantung dalam rapat paripurna. “Kalau soal RUU Advokat nanti kami sampaikan dalam Panja atau Pansus,” pungkasnya.(sumber)




Click to listen highlighted text!