Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

E-Court MA.RI

JDIH

SIPP PN-Sabang

Slide

15Feb

PENGAMBILAN SUMPAH WAKIL KETUA DPRK SABANG OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI SABANG

Lebih Lanjut

08Feb

KEGIATAN JUMAT SEHAT JALAN SANTAI KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI SABANG

Lebih Lanjut

04Feb

RAPAT EVALUASI BULANAN PER FERBRUARI 2019 PENGADILAN NEGERI SABANG

Lebih Lanjut

Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-44/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan

Agar dapat menyelesaikan konflik antar organisasi advokat yang berkepanjangan. Kongres Advokat Indonesia (KAI) versi Tjotjoe S Hernanto meminta DPR melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sempat terhenti pembahasannya oleh DPR periode 2009-2014. Harapan itu disampaikan Tjojoe dalam rapat dengan pendapat umum dengan Komisi III di Gedung DPR, Selasa (11/11). “Kami memohon DPR membahas kembali RUU Advokat agar dapat menyelesaikan sejumlah persoalan advokat,” ujarnya. RUU Advokat memang sempat dibahas di penghujung masa bakti anggota DPR periode 2009-2014. Keterbatasan waktu ditambah dengan banyaknya persoalan substansi yang belum sempat dibahas mengharuskan pembahasan RUU Advokat terhenti. Menurutnya, dengan dibahasnya RUU Advokat pada kali ini bisa memberikan harapan terhadap ribuan advokat yang tak dapat beracara di pengadilan.

Selain itu, RUU Advokat dinilai menjadi jembatan atas kekisruhan di dunia advokat selama ini. “Jadi, satu-satunya cara pembahasan RUU Advokat dilanjutkan. Mudah-mudahan persoalan advokat ini segera diselesaikan dan tidak ada permusuhan,” ujarnya. Tjotjoe yang menjabat Presiden KAI itu berpandangan, organisasi advokat bersifat heterogen. Maka dari itu, idealnya organisasi advokat lebih dari satu. Ia menyarankan agar dalam RUU Advokat nantinya memuat organisasi advokat yang bersifat multibar. Selain itu, permasalahan sumpah advokat tidak lagi dilakukan di depan Mahkamah Agung, tetapi cukup dilakukan di depan pimpinan organisasi advokat. Saran Tjotjoe lainnya, RUU Advokat memuat aturan transaksi antara klien dengan advokat dilakukan secara non tunai. Hal itu dilakukan agar dapat menghindari terjadinya suap menyuap dan dalam rangka penegakan hukum ke depan. Selain itu, Dewan Advokat Nasional (DAN) tidak dibiayai oleh negera. Menurutnya, anggota DAN tidak terdapat unsur pemerintah, tetapi murni unsur advokat. Setidaknya, anggota DAN merupakan pimpinan organisasi advokat.

Sekretaris Jenderal KAI, Aprilia Supaliyanto menambahkan persoalan advokat berdampak pada banyaknya anggota KAI tak dapat beracara di pengadilan. Hal itu juga berdampak pada hak konstitusi advokat. Dia menilai Mahkamah Agung tidak taat hukum. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan atas uji materi Pasal 4. Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi semestinya melakukan penyumpahan secara terbuka terhadap advokat. Namun kata Aprilia, pihak Mahkamah Agung tak menjalankan putusan MK No. 101 Tahun 2009. Ia meminta kepada Komisi III agar bersikap serius atas persoalan tersebut. Ia menilai dampak dari advokat tak dapat beracara adalah tak dapat memberikan nafkah kepada keluarga. Ia berpandangan, dengan dilanjutkannya pembahasan RUU Advokat, setidaknya dengan RUU yang sudah pernah dibahas, dapat membangun tatanan kehidupan dunia advokat yang lebih baik. “Kami concern dengan RUU Advokat yang sudah dibahas, dan kami mohon agar bisa diteruskan dan dapat disahkan menjadi UU,” ujarnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto memahami dinamika di dunia advokat. Menurutnya, publik sudah mengetahui polemik yang terjadi antar organisasi advokat. Semestinya, advokat sebagai bagian dalam penegakan hukum mendapatkan kepastian hukum. Ia pun berjanji akan berupaya mencari jalan agar dunia advokat tidak ginjang-ganjing, sekalipun dengan RUU Advokat sebagai jalan keluar atas polemik yang terjadi.
Anggota Komisi III lainnya, Daeng Muhammad menambahkan solusi atas terjadinya perpecahan di dunia advokat dengan mengubah UU Advokat. Ia berpandangan UU No.18 Tahun 2003 sejauh ini sudah tidak relevan. Pasalnya, tak dapat mengakomodir kepentingan advokat secara keluruhan. Ia menilai, advokat dari KAI tak dapat melaksanakan persidangan di pengadilan. “Kalau dasar UU nya menggunakan UU Advokat sekarang ini sulit. Kita akan menggendakan untuk bahas ini, kita punya fungsi membuat UU untuk bisa mengakomodir, ini akan jadi catatan kita,” ujar politisi PAN itu.
Di ujung RDPU, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin berpandangan persoalan KAI akan disampaikan dalam rapat Panja maupun Pansus berkaitan dengan usulan melanjutkan RUU Advokat. Ia mengatakan keputusan dilanjutkan tidaknya tergantung dalam rapat paripurna. “Kalau soal RUU Advokat nanti kami sampaikan dalam Panja atau Pansus,” pungkasnya.(sumber)


  • Berita Mahkamah Agung RI

    • Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii

      jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo Sh., M.hum., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon Ii, Dan 30 (tiga Puluh) Pejabat Eselon Iii, Pada Kamis 14 Febuari 2019 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung.

      para Eselon Ii Yang Dilantik Yaitu :

      Drs. Arief Hidayat, Sh., Mm Sebagai Sekretaris Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. ...
    • Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara

      jakarta " Humas :pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 29 Desember 1986 Merupakan Lembaga Yudikatif Yang Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Membentuk Tata Kehidupan Negara Dan Bangsa Yang Sejahtera, Aman, Tentram, Serta Tertib Yang Dapat Menjamin Kedudukan Warga Masyarakat Dalam Hukum Dan Menjamin Terpeliharanya Hubungan Yang Selasi, Seimbang Serta Selaras Antara Aparatur Dibidang Tata Usaha Negara Dengan Para Warga Masyarakat, Tutur ...

    • Ma Akan Integrasikan Program Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Dan Akreditasi

      jakarta - Humas: Untuk Mendorong Pelaksanaan Agenda-agenda Reformasi Peradilan Secara Mutatis Mutandis, Mahkamah Agung Berencana Untuk Mengintegrasikan Program Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas, Termasuk Di Dalamnya Program Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Bagi Pengadilan.

      menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, Terdapat Banyak Alasan Yang Melatarbelakangi Inisiasi Pengintegrasian Beberapa Program Tersebut.

      selain Karena Secara Substansi Program-program Tersebut Memiliki Kesamaan Maksud, ...

    • Sekretaris Mahkamah Agung : Opini Wtp, Kewajiban Dalam Penggunaan Apbn

      bogor - Humas: Pencapaian Mahkamah Agung Atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (wtp) Untuk Yang Ke-6 Kalinya Pada Tahun 2017 Tidak Boleh Membuat Aparatur Pengadilan Berpuas Diri. Ikhtiar Dan Semangat Harus Harus Dipacu Agar Pada Tahun-tahun Berikutnya, Mahkamah Agung Tetap Dapat Kembali Meraih Opini Tertinggi Tersebut. Bila Perlu, Opini Wtp Harus Menjadi Suatu Standar Kinerja Mahkamah Agung Dan Badan-badan Peradilan Di ...

    • Bnn - Ma Jajaki Peluang Kerjasama Terkait Pemberantasan Narkoba

      jakarta " Humas : Narkoba Telah Menjadi Permasalahan Bangsa Yang Kompleks Dan Memerlukan Keterlibatan Banyak Pihak Dalam Pemberantasannya, Termasuk Dunia Peradilan. Mahkamah Agung Sendiri Berkomitmen Untuk Menciptakan Aparatur Yang Bersih Dari Jeratan Narkoba, Bahkan Akan Berusaha Menjadi Pelopor Dalam Program Pemberantasan Narkoba, Termasuk Melalui Putusan-putusannya.

      demikian Antara Lain Mengemuka Dalam Rapat Koordinasi Antara Mahkamah Agung Dengan Badan Narkotika Nasional (bnn) ...

    • Mahkamah Agung Ri Perlu Mempelajari Peluang Untuk Merevitalisasi Prosedur Eksekusi Putusan Perdata

      humas-china: Demikian Diungkapkan Ym Ketua Mahkamah Agung Ri Prof Dr M Hatta Ali Sh., Mh Ketika Berbicara Didepan World Enforcement Conference (wec 2019) Yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat China (supreme People Court (spc) Of The People Of Republic Of China) 21-23 Januari 2019 Lalu Di Shanghai, Tiongkok.

      ym Kma Diberi Kehormatan Oleh Spc Untuk Memberikan Sambutan Pembuka Sekaligus ...



Click to listen highlighted text!