Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

E-Court MA.RI

JDIH

SIPP PN-Sabang

Pelayanan Bantuan Hukum

Pelayanan Bantuan Hukum

  1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.
  2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
  3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
      • bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
      • bantuan pembuatan dokumen hukum;
      • advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
      • rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
      • rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
  4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihakpihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
  5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.
  6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:
      • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
      • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
      • Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
  7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.
  8. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:
      • Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.
      • Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
      • Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.
      • Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.
      • Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.
  9. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.






  • Berita Mahkamah Agung RI

    • Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii

      jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.s Pudjoharsoyo Sh., M.hum., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon Ii, Dan 30 (tiga Puluh) Pejabat Eselon Iii, Pada Kamis 14 Febuari 2019 Di Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung.

      para Eselon Ii Yang Dilantik Yaitu :

      Drs. Arief Hidayat, Sh., Mm Sebagai Sekretaris Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. ...
    • Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara

      jakarta " Humas :pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 29 Desember 1986 Merupakan Lembaga Yudikatif Yang Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Membentuk Tata Kehidupan Negara Dan Bangsa Yang Sejahtera, Aman, Tentram, Serta Tertib Yang Dapat Menjamin Kedudukan Warga Masyarakat Dalam Hukum Dan Menjamin Terpeliharanya Hubungan Yang Selasi, Seimbang Serta Selaras Antara Aparatur Dibidang Tata Usaha Negara Dengan Para Warga Masyarakat, Tutur ...

    • Ma Akan Integrasikan Program Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Dan Akreditasi

      jakarta - Humas: Untuk Mendorong Pelaksanaan Agenda-agenda Reformasi Peradilan Secara Mutatis Mutandis, Mahkamah Agung Berencana Untuk Mengintegrasikan Program Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas, Termasuk Di Dalamnya Program Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Bagi Pengadilan.

      menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, Terdapat Banyak Alasan Yang Melatarbelakangi Inisiasi Pengintegrasian Beberapa Program Tersebut.

      selain Karena Secara Substansi Program-program Tersebut Memiliki Kesamaan Maksud, ...

    • Sekretaris Mahkamah Agung : Opini Wtp, Kewajiban Dalam Penggunaan Apbn

      bogor - Humas: Pencapaian Mahkamah Agung Atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (wtp) Untuk Yang Ke-6 Kalinya Pada Tahun 2017 Tidak Boleh Membuat Aparatur Pengadilan Berpuas Diri. Ikhtiar Dan Semangat Harus Harus Dipacu Agar Pada Tahun-tahun Berikutnya, Mahkamah Agung Tetap Dapat Kembali Meraih Opini Tertinggi Tersebut. Bila Perlu, Opini Wtp Harus Menjadi Suatu Standar Kinerja Mahkamah Agung Dan Badan-badan Peradilan Di ...

    • Bnn - Ma Jajaki Peluang Kerjasama Terkait Pemberantasan Narkoba

      jakarta " Humas : Narkoba Telah Menjadi Permasalahan Bangsa Yang Kompleks Dan Memerlukan Keterlibatan Banyak Pihak Dalam Pemberantasannya, Termasuk Dunia Peradilan. Mahkamah Agung Sendiri Berkomitmen Untuk Menciptakan Aparatur Yang Bersih Dari Jeratan Narkoba, Bahkan Akan Berusaha Menjadi Pelopor Dalam Program Pemberantasan Narkoba, Termasuk Melalui Putusan-putusannya.

      demikian Antara Lain Mengemuka Dalam Rapat Koordinasi Antara Mahkamah Agung Dengan Badan Narkotika Nasional (bnn) ...

    • Mahkamah Agung Ri Perlu Mempelajari Peluang Untuk Merevitalisasi Prosedur Eksekusi Putusan Perdata

      humas-china: Demikian Diungkapkan Ym Ketua Mahkamah Agung Ri Prof Dr M Hatta Ali Sh., Mh Ketika Berbicara Didepan World Enforcement Conference (wec 2019) Yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat China (supreme People Court (spc) Of The People Of Republic Of China) 21-23 Januari 2019 Lalu Di Shanghai, Tiongkok.

      ym Kma Diberi Kehormatan Oleh Spc Untuk Memberikan Sambutan Pembuka Sekaligus ...

Click to listen highlighted text!